BPJS Ketenagakerjaan
Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 26 juta pekerja yang terdaftar di sektor ekonomi kreatif (ekraf) menjadi peserta program jaminan sosial.
Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah mengatakan, sektor ekraf memiliki potensi yang besar terkait kepesertaan program jaminan sosial.
“Kami ingin program ini dimanfaatkan secara maksimal bagi seluruh pekerja. Untuk yang tidak mampu membayar, kami mendorong adanya regulasi agar negara dapat memberikan subsidi,” katanya, dalam siaran tertulis, dikutip pada Selasa, 6 Mei 2025.
BPJS Ketenagakerjaan menyarankan kepada pegiat ekraf mengikuti Program Bukan Penerima Upah (BPU) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran ditetapkan sebesar Rp36.800 per orang per bulan, hanya dengan pendaftaran menggunakan NIK.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Genjot Kepesertaan UKM dan Pekerja BPU
BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan dua paket program, yakni Paket 1: Rp16.800/bulan untuk dua program (JKK dan JKM) dan Paket 2: Rp36.800/bulan untuk tiga program (JKK, JKM, dan JHT).
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf), Irene Umar mendorong agar para pekerja kreatif ikut dalam program jaminan sosial dari negara.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyediakan perlindungan yang inklusif bagi seluruh pelaku kreatif, termasuk pekerja lepas.
“Selama ini ada persepsi keliru bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja tetap. Padahal, program ini terbuka untuk semua, termasuk pekerja lepas (freelancer) dan komunitas kreatif,” bebernya.
Baca juga: Dana Indonesiana Rp465 M Dibuka Lagi, Cek Cara Daftar dan Syarat Penerimanya
Irene menambahkan bahwa Kemenekraf siap menjadi penghubung antara BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh asosiasi terdaftar di lingkungan kementeriannya.
“Kami akan persiapkan bentuk kerja sama dan sosialisasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan nantinya kami berharap ketua asosiasi dapat segera menyampaikan informasi ini kepada anggotanya, karena ini program yang sangat bermanfaat,” kata Irene.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, menyambut baik inisiatif ini. Ia berharap kebijakan ini bisa menjadi stimulan sekaligus bukti bahwa negara hadir mendukung pejuang kreatif.
“Jika para pelaku ekraf merasa terlindungi dan sejahtera, maka proses kreatif mereka pun akan berkembang dengan lebih baik. Ini adalah bentuk keberpihakan nyata pemerintah,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More