Jakarta–Guna dapat bersaing di pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berjalan di tahun ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta perbankan nasional untuk dapat menekan suku bunga kreditnya dari level yang saat ini masih double digit.
Sejauh ini, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun terus melakukan berbagai kebijakan seperti salah satunya penurunan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 7%, dan insentif yang telah disiapkan OJK pada bank yang bisa menekan Net Interest Margin (NIM/Marjin Bunga Bersih) serendah mungkin.
“Indonesia harus lebih efisien untuk bisa bersaing. Bunga kredit di Indonesia itu kita tahu saat ini paling tinggi di Asia. Suku bunga kita ada dikisaran 10%-12%,” ujar JK di Jakarta, Kamis, 25 Februari 2016.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar suku bunga kredit perbankan nasional hanya sebesar single digit. Dia berharap, penerapan bunga kredit single digit ditargetkan dapat terealisasi pada 2017. Sehingga, daya beli masyarakat ikut meningkat dan mendorong perekonomian nasional.
“Kami yakin bisa mencapai itu. Kami punya program, tahun depan harus single digit,” tukas JK.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, dengan tingkat bunga yang rendah, maka nantinya dapat mendorong Industri nasional untuk berkembang. Maka dari itu diharapkan ke depan, industri nasional mampu bersaing di tengah pasar bebas Asean yang sangat ketat.
“Bunga rendah membuat beban industri kita lebih ringan. Tadinya mengandalkan pinjaman luar negeri bisa mulai beralih ke perbankan nasional karena bunganya lebih rendah. Ini tentu akan lebih efisien,” tutup JK. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More