Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BTN) mengaku, perseroan berencana akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp6 triliun di tahun depan, untuk memenuhi pembiayaan perumahan baik subsidi maupun non subsidi.
Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, di 2017 ada rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total penghimpunan dana yang sebesar Rp6 triliun, dimana untuk tahap pertama akan diterbitkan pada triwulan I 2017.
“Tahap pertama nanti Rp3 triliun, kemudian tahap keduanya sebesar Rp3 triliun, jadi totalnya Rp6 triliun,” ujar Maryono di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.
Lebih lanjut Maryono menambahkan, bahwa potensi pembiayaan perumahan sangat besar, terlebih saat ini kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat atau backlog masih tinggi.
“Kerjasama dengan tujuh BUMN saja, ada potensi garapan secara total 23 ribu KPR dan ada potensi dari BPJS Ketenagakerjaan sekitar 20 ribu anggotanya,” tegas Maryono.
Sebagai informasi, pada hari ini (29/12), Bank BTN menggandeng tujuh perusahaan pelat merah, guna meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit perseroan.
Adapun ketujuh BUMN tersebut yaitu PT Bukit Asam, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Pembangunan Perumahan, PT Semen Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, Perum Perumnas, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dalam jangka panjang kerja sama ini bermanfaat bagi peningkatan kredit dan penghimpunan dana perseroan,” ucap Maryono.
Tercatat hingga November 2017, BTN telah menghimpun dana simpanan dari kalangan BUMN dan BUMD senilai Rp27,13 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 15% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yang sebesar Rp23,04 triliun. (*)
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More
Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit 2026 di atas rata-rata industri, sejalan dengan proyeksi… Read More
Info Penting Jual beli kendaraan STNK only dinyatakan ilegal, karena BPKB adalah satu-satunya bukti kepemilikan… Read More