Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BTN) mengaku, perseroan berencana akan menerbitkan surat utang atau obligasi senilai Rp6 triliun di tahun depan, untuk memenuhi pembiayaan perumahan baik subsidi maupun non subsidi.
Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan, di 2017 ada rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total penghimpunan dana yang sebesar Rp6 triliun, dimana untuk tahap pertama akan diterbitkan pada triwulan I 2017.
“Tahap pertama nanti Rp3 triliun, kemudian tahap keduanya sebesar Rp3 triliun, jadi totalnya Rp6 triliun,” ujar Maryono di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.
Lebih lanjut Maryono menambahkan, bahwa potensi pembiayaan perumahan sangat besar, terlebih saat ini kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat atau backlog masih tinggi.
“Kerjasama dengan tujuh BUMN saja, ada potensi garapan secara total 23 ribu KPR dan ada potensi dari BPJS Ketenagakerjaan sekitar 20 ribu anggotanya,” tegas Maryono.
Sebagai informasi, pada hari ini (29/12), Bank BTN menggandeng tujuh perusahaan pelat merah, guna meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit perseroan.
Adapun ketujuh BUMN tersebut yaitu PT Bukit Asam, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Pembangunan Perumahan, PT Semen Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, Perum Perumnas, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dalam jangka panjang kerja sama ini bermanfaat bagi peningkatan kredit dan penghimpunan dana perseroan,” ucap Maryono.
Tercatat hingga November 2017, BTN telah menghimpun dana simpanan dari kalangan BUMN dan BUMD senilai Rp27,13 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 15% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yang sebesar Rp23,04 triliun. (*)
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More