Pinjaman Luar Negeri; Dalam USD. (Foto: Dok. Infobank)
Guna mengurangi beban biaya penarikan utang secara keseluruhan, pemerintah akan menerapkan kebijakan peningkatan penarikan ULN. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–Mengenai rencana peningkatan penarikan utang, terutama utang luar negeri (ULN) setelah beberapa periode berjalan, mulai tahun 2016 mendatang penarikan pinjaman luar negeri neto di APBN direncanakan kembali positif.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2015. Menurutnya, perbaikan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi beban biaya penarikan utang (cost of borrowing) secara keseluruhan,
“Selain itu, juga untuk mengurangi risiko pasar dari pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN), serta diversifikasi portofolio utang pemerintah,” ujar Bambang.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, dalam melaksanakan kebijakan peningkatan penarikan ULN tersebut, pemerintah tetap mengupayakan pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat, serta digunakan untuk kegiatan yang produktif.
“Serta harus menjaga rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tingkat yang aman atau sekitar 26%,” tutupnya. (*)
@rezki_saputra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More