Poin Penting
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) siap beroperasi serentak mulai 8 Januari 2026.
Dapur MBG tersebut akan melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang 2025, program MBG telah membangun fondasi layanan secara bertahap hingga mencapai 19.188 SPPG.
“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip Senin, 5 Januari 2026.
Baca juga: Begini Dukungan BSI terhadap Program MBG
Ia menegaskan, kesiapan tersebut memungkinkan MBG memasuki 2026 dengan cakupan penerima manfaat yang besar sejak hari pertama, sekaligus memperluas ruang peningkatan kualitas layanan.
“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada tahun 2026, MBG tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi,” tegasnya.
Menurut Dadan, pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun pola konsumsi sehat sejak dini, seiring target peningkatan jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang.
Diketahui, program MBG menutup tahun 2025 dengan capaian signifikan. Dari tahap awal pelaksanaan yang hanya melibatkan 190 SPPG, program ini berhasil membangun fondasi layanan hingga mencapai 19.188 SPPG pada akhir 2025.
Baca juga: Realisasi Anggaran Program MBG Capai Rp52,9 Triliun di Akhir 2025
Pada tahap awal 2025, MBG mulai dijalankan pada 6 Januari dengan dukungan 190 SPPG dan menjangkau sekitar 570 ribu penerima manfaat.
Fase ini difokuskan pada penguatan sistem, kesiapan operasional, serta penyempurnaan tata kelola layanan gizi agar program berjalan terukur dan akuntabel. (*)
Editor: Yulian Saputra
Jakarta - Implementasi asuransi wajib bencana di Indonesia membutuhkan sejumlah elemen kunci dan kondisi pendukung agar… Read More
Poin Penting Singapura memperketat skrining bandara dengan pemeriksaan suhu bagi penumpang dari wilayah terdampak virus… Read More
Poin Penting Airlangga menilai trading halt BEI sebagai momentum reformasi regulasi pasar modal. Pembahasan reformasi… Read More
Poin Penting OJK bersama SRO terus mengkaji kesesuaian proposal pasar saham domestik dengan ketentuan MSCI… Read More
Poin Penting DPK perbankan tumbuh 10,4 persen menjadi Rp9.467,6 triliun per Desember 2025, didorong giro… Read More
Poin Penting Risiko kerugian bencana alam di Indonesia mencapai Rp20 triliun-Rp50 triliun per tahun, dengan… Read More