Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus segera memperbaiki kinerja di tengah citra publik yang kurang baik.
Mantan Bos LPS tersebut mengungkapkan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Bea Cukai.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden, satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, dikutip, Jumat 28 November 2025.
Baca juga: “Lapor Pak Purbaya” Dibuka, Warga Bisa Adukan Pajak dan Bea Cukai Lewat WhatsApp
Lebih lanjut Purbaya menyatakan bahwa jika perbaikan tidak segera terlihat, DJBC dapat dibekukan dan digantikan oleh perusahaan swasta Societe Generale de Surveillance (SGS) asal Swiss, seperti pada era Orde Baru.
“Kalau bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan digantikan dengan SGS, seperti zaman dulu lagi,” tegas Purbaya.
Ia juga memperingatkan jajaran Bea Cukai untuk bekerja secara profesional. Menurutnya, terdapat sekitar 16.000 pegawai yang terancam dirumahkan jika perbaikan internal gagal dilakukan.
“Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” imbuhnya.
Baca juga: Purbaya Kaji Popok hingga Tisu Basah Kena Cukai, Begini Respons Bea Cukai
Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai menerapkan sistem digital berbasis artificial intelligence (AI) di wilayah operasional Bea Cukai. Teknologi tersebut digunakan untuk mempercepat proses kepabeanan dan cukai, serta mendeteksi indikasi kecurangan.
“Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Jadi nanti, under-invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain, jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman,” bebernya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting: MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. KPK… Read More
Poin Penting OJK telah memblokir 33.252 rekening terindikasi judi online, meningkat dari sebelumnya 32.556 rekening.… Read More
Poin Penting OJK mencatat 53 rencana penawaran umum hingga Maret 2026, dengan 15 perusahaan di… Read More
Poin Penting Marak jasa joki Coretax di media sosial dengan tarif Rp50–100 ribu, memanfaatkan kesulitan… Read More
Poin Penting OJK kaji universal banking, yakni integrasi layanan keuangan (perbankan, asuransi, investasi, fintech) dalam… Read More
Poin Penting IHSG dibuka menguat 0,19 persen ke level 7.002,69 pada awal perdagangan, berbalik dari… Read More