Mahalnya Asuransi Swasta, Jadi Alasan Masyarakat Pilih BPJS
Jakarta– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengaku hingga saat ini terdapat 10 juta peserta BPJS yang masih menunggak iuran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Iman Santoso saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara BPJS dan Bank Permata.
“Sejak BPJS beroperasi sampai saat ini ada 10 juta peserta yang nunggak. Banyak ini sebagian besar didominasi Kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (KPBPU),” ungkap Kemal di Jakarta, Jumat 3 November 2017.
Dirinya mengaku akan memberhentikan keikutsertaan para penunggak tersebut secara sementara sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memberikan efek jera kepada para peserta BPJS Kesehatan.
“Dalam peraturan presiden (Perpres) itu diatur bila seseorang itu terlambat 1 bulan iuran, kepesertaannya dihentikan sementara nanti pada saat mereka membayarkan ditambah tunggakannya baru akan diaktifkan lagi,” tambah Kemal.
Dirinya juga menjelaskan peserta yang menunggak tersebut terdiri dari beberapa kelas pelayanan dan bukan kelas bawah saja. Namun dirinya enggan menyebutkan angka kerugian akibat penunggakan tersebut.
“Angka ada namun kami tidak ingin asumsi dulu. Intinya yang menunggak itu di berbagai kelas ada masing-masing. Kelas 1 ada, kelas 2 ada dan 10 juta yang nunggak ini angka hitungan dari awal BPJS beroperasi,” jelas Kemal.(*)
Jakarta – Kapasitas ruang fiskal APBN masih sangat terbatas dalam mendanai berbagai proyek transisi energi… Read More
Jakarta - Tahun 2024 lalu, perusahaan akuntansi multiglobal, menemukan data bahwa 53 persen pemimpin perusahaan… Read More
Jakarta - PT Bank BTPN Syariah Tbk mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I 2025… Read More
Jakarta – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengawali 2025 dengan catatan positif. Di… Read More
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi Indonesia untuk membuka pasar baru dalam perdagangan internasional,… Read More
Jakarta - Pemerintah akan melakukan perubahan kebijakan atau deregulasi sebagai langkah negosiasi perdagangan yang dinilai… Read More