Jakarta– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengaku hingga saat ini terdapat 10 juta peserta BPJS yang masih menunggak iuran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Iman Santoso saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara BPJS dan Bank Permata.
“Sejak BPJS beroperasi sampai saat ini ada 10 juta peserta yang nunggak. Banyak ini sebagian besar didominasi Kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (KPBPU),” ungkap Kemal di Jakarta, Jumat 3 November 2017.
Dirinya mengaku akan memberhentikan keikutsertaan para penunggak tersebut secara sementara sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memberikan efek jera kepada para peserta BPJS Kesehatan.
“Dalam peraturan presiden (Perpres) itu diatur bila seseorang itu terlambat 1 bulan iuran, kepesertaannya dihentikan sementara nanti pada saat mereka membayarkan ditambah tunggakannya baru akan diaktifkan lagi,” tambah Kemal.
Dirinya juga menjelaskan peserta yang menunggak tersebut terdiri dari beberapa kelas pelayanan dan bukan kelas bawah saja. Namun dirinya enggan menyebutkan angka kerugian akibat penunggakan tersebut.
“Angka ada namun kami tidak ingin asumsi dulu. Intinya yang menunggak itu di berbagai kelas ada masing-masing. Kelas 1 ada, kelas 2 ada dan 10 juta yang nunggak ini angka hitungan dari awal BPJS beroperasi,” jelas Kemal.(*)
Jakarta - Terdakwa Harvey Moeis dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha… Read More
Jakarta - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta terus meningkatkan kapasitas tempat duduk untuk Kereta… Read More
Jakarta – Starbucks, franchise kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) tengah diterpa aksi pemogokan massal… Read More
Jakarta - Dalam rangka menyambut Natal 2024, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk berbagi kebahagiaan melalui… Read More
Jakarta – Sejumlah bank di Indonesia melakukan penyesuaian jadwal operasional selama libur perayaan Natal dan… Read More
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More