I Gde Pantja Astawa: PK oleh Jaksa KPK Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

I Gde Pantja Astawa: PK oleh Jaksa KPK Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

Jakarta — Ahli hukum Prof. I Gde Pantja Astawa merasa prihatin dan khawatir atas dampak yang timbul dari pengajuan PK oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari segala tuntutan hukum. Ditegaskannya, tidak ada legal standing bagi Jaksa KPK karena Pasal 263 Ayat (1) […]

Fakta Persidangan Tunjukan PK Jaksa KPK Perkara SAT Tidak Memiliki Landasan Hukum

Fakta Persidangan Tunjukan PK Jaksa KPK Perkara SAT Tidak Memiliki Landasan Hukum

Jakarta — Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan kasasi yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), sudah digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat. Selama proses persidangan sudah di periksa keterangan-keterangan ahli, bukti-bukti surat, baik dari KPK maupun dari SAT. Sejak awal persidangan SAT sangat yakin jika proses pengajuan Peninjauan Kembali […]

Tak Miliki Hak Ajukan PK, KPK Diminta Jaga Kepastian Hukum

Tak Miliki Hak Ajukan PK, KPK Diminta Jaga Kepastian Hukum

Jakarta — Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Demikian, untuk mewujudkan kepatian hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengajukan PK terkait hasil kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). “Dalam pemahaman Sistem Hukum Pidana Indonesia ini, KUHAP hanya memberikan hak untuk ajukan PK terbatas pada […]

Dua Pakar Hukum Bilang KPK Tak Bisa Ajukan PK

Dua Pakar Hukum Bilang KPK Tak Bisa Ajukan PK

Jakarta — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak memiliki legal standing untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut disampaikan dua saksi ahli dalam PK kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang PK […]

PK Atas Putusan MA terhadap SAT, Timbulkan Ketidakpastian Hukum dan Berusaha

PK Atas Putusan MA terhadap SAT, Timbulkan Ketidakpastian Hukum dan Berusaha

oleh Eko B Supriyanto SIDANG perkara Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) kembali digelar. Pada Jumat (24/1/2020) Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ahli pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Sidang PK itu […]

Ujian Profesionalisme Kepengurusan KPK Baru dan PK Kasus SAT

Ujian Profesionalisme Kepengurusan KPK Baru dan PK Kasus SAT

oleh Eko B. Supriyanto BAK opera sabun. Terus saja berlanjut meski sebenarnya cerita sudah usai. Cerita itu soal Putusan Kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang harusnya sudah tamat. Mantan ketua BPPN itu divonis bebas dari segala tuntutan hukum terkail kebijakan SKL BDNI. Tidak ada cerita lagi. Tamat. Dan, cerita itu tetap dibikin lagi oleh KPK […]

Kuasa Hukum SAT: Pengajuan PK oleh KPK Inkonstitusional

Kuasa Hukum SAT: Pengajuan PK oleh KPK Inkonstitusional

Jakarta – Kuasa Hukum mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), Hasbullah menegaskan, bahwa sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah membebaskan kliennya dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) adalah inkonstitusional atau perbuatan melanggar […]

Permintaan Red Notice SN oleh KPK Sewenang-wenang dan Melawan Hukum

Permintaan Red Notice SN oleh KPK Sewenang-wenang dan Melawan Hukum

Jakarta — Ahli hukum senior Prof. I Gde Pantja Astawa menilai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kapolri dan Interpol untuk menerbitkan red notice dalam upaya menangkap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjh Nursalim (IN) merupakan tindakan sewenang-wenang dan tindakan melawan hukum. Guru besar Universitas Padjadjaran Bandung itu sependapat dengan pandangan Dr Maqdir Ismail seperti dikutip […]

Maqdir: Pernyataan KPK Soal Notice SN Berlebihan dan Tidak Berdasar Hukum

Maqdir: Pernyataan KPK Soal Notice SN Berlebihan dan Tidak Berdasar Hukum

Jakarta — Ahli hukum senior Dr Maqdir Ismail menilai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kapolri dan Interpol untuk menangkap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) merupakan tindakan berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. “Kalau hal itu dilakukan maka akan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama penegakan hukum,” kata Maqdir Ismail di Jakarta, […]

Ini Alasan Mengapa MA Lepaskan Syafruddin

Ini Alasan Mengapa MA Lepaskan Syafruddin

Jakarta — Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memakai rezim hukum perbankan dalam proses peradilan Mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Sehingga SAT terlepas dari masa hukuman 15 tahun penjara dengan delik korupsi atas kebijakannya merilis Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Pada 9 Juli 2019, majelis kasasi […]