Setelah Kebijakan SKL-BDNI Divonis: Beranikah Mengambil Kebijakan di Saat Krisis?

Setelah Kebijakan SKL-BDNI Divonis: Beranikah Mengambil Kebijakan di Saat Krisis?

SAFRUDDIN A. Tumenggung (SAT), mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dijatuhi vonis Pengadilan Tipikor 13 tahun hukuman. Vonis itu dinilai kalangan perbankan menimbulkan berbagai komentar. Bagaimana kebijakan pemerintah yang sudah digariskan oleh 5 Presiden, sejak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati dan Pemerintahan SBY. Pertanyaan mendasar, apakah ini sebuah kepastian hukum dimana keputusan pemerintah […]

Guru Besar Hukum Unpad: Penyelesaian Kasus BLBI Secara Pidana Keliru

Guru Besar Hukum Unpad: Penyelesaian Kasus BLBI Secara Pidana Keliru

Jakarta — Penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah berjalan selama hampir 21 tahun tidak akan bisa diselesaikan secara pidana, karena sejak awal instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut merupakan instrumen hukum keperdataan. Demikian ditegaskan Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, I Gde Pantja Astawa saat tampil […]

Sidang Kasus BLBI: Penjualan Aset Kredit Petambak Tahun 2007 Bikin Negara Rugi

Sidang Kasus BLBI: Penjualan Aset Kredit Petambak Tahun 2007 Bikin Negara Rugi

Jakarta — Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang Kasus BLBI, dengan agenda pemeriksaan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai Terdakwa. Dalam pemeriksaan SAT, kembali terungkap bahwa kerugian negara baru terjadi pada saat penjualan Utang Petambak pada tahun 2007. AsetKredit Petambak adalah aset yang dimiliki oleh Bank BDNI yang diambil alih oleh BPPN berdasarkan penyerahan dari Bank […]

Audit BPK 2017 Tidak Taat Asas, Bisa Batal Demi Hukum

Audit BPK 2017 Tidak Taat Asas, Bisa Batal Demi Hukum

Jakarta – Guru besar hukum administrasi negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof I Gde Pantja Astawa berpendapat, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengkonfirmasi pihak yang diperiksa (auditee) dalam pemeriksaan apapun sesuai asas asersi pemeriksaan. Pantja Astawa yang juga adalah anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. menyampaikan pandangan ini saat memberikan keterangan sebagai saksi […]

Ada Salah Hitung Soal Penerima SKL BLBI?

Ada Salah Hitung Soal Penerima SKL BLBI?

JAKARTA – Kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sekarang kembali mencuat, dinilai tak seharusnya kembali menyasar kepada subjek penerima SKL. Selain terkait kepastian hukum, pemerintahan saat ini mengaku masih konsisten dengan keputusan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri […]

Audit BPK vs KPK Ditengah Carut Marut SKL BLBI

Audit BPK vs KPK Ditengah Carut Marut SKL BLBI

Jakarta – Pengabaian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa kali menyoal penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dianggap sebagi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum ke depan. Audit yang sudah dilakukan beberapa kali, dan dimintakan untuk diaudit kembali, merupakan bentuk pengabaian mandat sekaligus hasil kerja BPK […]

Menguji Penerbitan SKL BLBI Lewat Peradilan TUN

Menguji Penerbitan SKL BLBI Lewat Peradilan TUN

Jakarta – Penyelesaian kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai tidak bisa dipidanakan, sekalipun ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SKL. Maka dari sisi administrasi negara, hal ini harus diuji terlebih dahulu lewat peradilan Tata Usaha Negara (TUN), mengingat tindak pidana tak dapat berdiri sendiri namun terikat dengan […]