Jakarta – Kementerian Koordiator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengaku, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia, di mana sampai dengan Mei 2018 neraca dagang RI masih mengalami defisit sebesar US$2,83 miliar. Demikan pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmi Nasution, di Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018. Menurutnya, untuk menyudahi defisit neraca […]
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sudah semestinya mengalami kenaikan lagi, meski Bank Indonesia (BI) sendiri sudah menaikkan suku bunganya sebanyak dua kali menjadi sebesar 4,75 persen. Menurut Darmin, kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed yang baru saja […]
Jakarta – Kembali melemahnya nilai tukar rupiah pasca libur Lebaran lebih disebabkan oleh kenaikan suku bunga The Fed (Fed Fund Rate). Pergerakan rupiah usai Lebaran terpantau melemah. Rupiah kembali ke level Rp14.000 per dolar AS setelah di perdagangan sebelumnya sempat menguat dibawah level Rp14.000 per dolar AS. Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator […]
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menilai, aktivitas perekonomian yang hanya terkonsentrasi pada upaya mengandalkan permintaan domestik saja, diyakini bakal membatasi laju pertumbuhan ekonomi yang hanya berada dikisaran 5-5,5 persen. Oleh sebab itu, menurut Darmin, untuk menopang perekonomian diatas kisaran 5-5,5 persen tersebut, maka tidak hanya mengandalkan permintaan domestik, namun juga mendorong pertumbuhan […]
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendesak semua daerah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemudahan Berusaha. Hal ini bertujuan untuk mendorong arus investasi yang masuk ke Indonesia. “Dibanding beberapa negara tetangga, arus investasi yang masuk ke Indonesia masih tertinggal, akibatnya pertumbuhannya juga tertinggal,” ujarnya seperti dikutip dari laman Setkab di Istana […]
Jakarta – Pemerintah mendukung penerbitan instrumen pembiayaan baru guna mendanai proyek-proyek infrastruktur. Salah satunya dengan melalui sekuritisasi aset pada tataran pemerintah pusat dan pengoptimalan pinjaman daerah lewat badan usaha milik negara (BUMN), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) pada tataran pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan proses pengajuan, persetujuan dan pencairan […]
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku cukup optimistis pada target pertumbuhan ekonomi nasional. Tak tanggung-tanggung dirinya mengaku pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini mencapai 5,4%, angka tersebut tercatat lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017 yang sebesar 5,2%. “Pertumbuhan ekonomi tahun ini kalau kita melihat akan bergerak di angka mungkin […]
Jakarta – Terkendalinya harga pangan menjadi salah satu faktor penentu inflasi. Artinya, jika pemerintah mampu mengendalikan harga pangan, inflasi berpotensi lebih rendah dari target. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku optimis tingkat inflasi Indonesia akan berada di angka 3,8% pada tahun ini. Target tersebut tak jauh berbeda dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah yang berada […]
Jakarta–Pemerintah ingin terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo baru saja mengumumkan kebijakan ekonomi dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Gedung Bursa Efek Indonesia yang terletak di kawasan SCBD, Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa […]
Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menilai, penambahan dana untuk partai politik (parpol) masih berada dalam batas kemampuan APBN. Seperti diketahui, pemerintah telah menyepakati untuk menambah dana untuk partai politik yang semula hanya Rp108/suara kini menjadi Rp1.000/suara. “Enggak lah itu kan dana APBN saja. Itu bukan di luar jangkauan APBN, karena itu masih dalam jangkauan,” […]
