Lima Kebijakan yang Harus Dilakukan Pemerintah Versi INDEF

Lima Kebijakan yang Harus Dilakukan Pemerintah Versi INDEF

INDEF berharap pemerintah harus mampu mengantisipasi fluktuasi global dan menangani pengangguran. Rezkiana Nisaputra

Jakarta – Di tengah melambatnya perekonomian nasional dan ketidakpastian kondisi global, maka pemerintah harus bergerak lebih cepat dengan langkah-langkah yang tepat melalui kebijakannya.  Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko Indonesia agar tidak terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1998.

Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini mengungkapkan, untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang saat ini mengalami perlambatan, pemerintah perlu melakukan lima langkah kebijakan yang kongkrit. Pertama, kondisi psikologis politik ekonomi perlu diperbaiki mulai dari parlemen hingga Presidennya.

“Saya mau mengkritik kebijakan Jokowi di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Pertama, kondisi psikologis politik ekonomi perlu diperbaiki mulai dari parlemen hingga Presidennya Jokowi, ini akan merembet ke kondisi ekonomi. Problem internal lebih banyak jangan ada silang pendek,” ujar Didik di Jakarta, Rabu, 2 September 2015.

Lalu yang kedua, pemerintah harus dapat mengantisipasi fluktasi global yang belakangan sering menganggu perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga harus dapat memahami kondisi ekonomi global dan tidak selalu menyalahkan kondisi external terkait dengan perekonomian nasional yang sedang melemah.

“Ini tidak bisa main-main, harus tahu cuacanya, frekuensi berubah-ubah, contoh harga minyak dulu USD100 per barel jadi USD38 per barel. Pemerintah harus bisa mengamati dan paham fluktuasi serta anomali. Harus paham krisis ekonomi global tapi tidak menyalah-nyalahkan kondisi ekonomi global,” tegasnya.

Sedangkan langkah yang ketiga, yakni penanganan jumlah pengangguran yang terus bertambah. Pasalnya, di era pemerintahan Jokowi ini jumlah Pemutusan Hunungan Kerja (PHK) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan era pemerintahan SBY. Hal ini pertanda bahwa industri sudah merasa berat dengan kondisi saat ini.

“Zaman Jokowi meningkatkan, jangan dibiarkan PHK, ambil langkah apa saja. Contoh di Jerman untuk selesaikan krisis ada perubahan, dimana perusahaan BUMN disana dilarang untuk PHK, memang di Indonesia tidak boleh diterapkan. Tetapi sekarang angka pengangguran satu kuartal 300 ribu dan ini sudah terdalam,” ucapnya.

Lalu keempat, dia melihat pembangunan industri dari Sumber Daya Alam (SDA). Menurutnya, ekspor berbasis SDA yang kita miliki, separuhnya masih berupa bahan mentah seperti komoditas sawit dan karet, oleh sebab itu, permasalahan ini harus segera diperbaiki industrinya.

“Sebenarnya ekspor berbasis sumber daya alam kita separuhnya masih berupa bahan mentah seperti komoditas sawit dan karet, itu harus diperbaiki industrinya. Krisis sumbernya dari industri. Harga komoditas semua merosot. Separuh ekspor komoditas kita berupa bahan mentah. Ekspor kita persis seperti kondisi ekonomi 2008,” jelas dia.

Sementara yang kelima, dia meminta agar pemerintah dapat mengurangi impor yang dirasa tidak perlu. “Tidak ada gunanya impor mainan anak, sampah-sampah kosmetik. Jadi harus di potong atau kurangi kalau perlu dwelling time panjang lagi,” tutup Didik. (*)

@rezki_saputra

Leave a Reply

Your email address will not be published.