Jakarta – Bank Indonesia (BI) mendukung penerapan smart city khususnya di Provinsi DKI Jakarta melalui elektronifikasi informasi dan transaksi sistem pembayaran. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan launching aplikasi Info Pangan Jakarta (IPJ) dan soft launching Kartu Jakarta One yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Kegiatan launching aplikasi IPJ dan soft launching Kartu Jakarta One ini, sekaligus mengawali dibukanya “Festival Smart City Smart Money” yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 Juni 2016 di Golf Driving Range, Senayan Jakarta.
Aplikasi IPJ adalah suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses perkembangan harga pangan utama yang difokuskan pada 34 komoditas utama di 12 pasar yang tersebar di Jakarta. Aplikasi IPJ disusun dengan tujuan untuk mengurangi akumulasi dari ekspektasi negatif masyarakat akibat adanya informasi yang kurang seimbang yang berpotensi menimbulkan gejolak harga yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro.
“Diharapkan dengan adanya transparansi harga bahan pangan maka akan terjadi kestabilan harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah,” ujar Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, di Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, BI berperan aktif mempercepat elektronifikasi transaksi keuangan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu pertama, penyusunan masterplan elektronifikasi.
Kedua, koordinasi dengan kementerian atau lembaga dan instansi terkait.
Ketiga, fasilitasi elektronifikasi transaksi pemerintah.
Keempat, insentif penggunaan transaksi non tunai,.
Dan kelima, kajian elektronifikasi pemerintah daerah.
Aplikasi IPJ dapat diakses melalui http://infopangan.jakarta.go.id/, sms gateway dan mobile application yang dapat diunduh di google play bagi pengguna android dan app store bagi pengguna iOS dengan keyword Info Pangan Jakarta.
Sedangkan kartu Jakarta one adalah smart card yang memiliki multifungsi dan digunakan oleh masyarakat sebagai identitas penduduk dan sarana penerapan kebijakan/program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta akses layanan publik di Jakarta dalam rangka mewujudkan smart city.(*)
