E-Commerce Jadi Babak Baru Perekonomian RI

E-Commerce Jadi Babak Baru Perekonomian RI

Jakarta–Awal 2016 ini merupakan tonggak sejarah bagi industri e-commerce di Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan roadmap yang akan menjadi landasan pembangunan dalam ke depannya.

Roadmap tersebut mencakup 7 aspek strategis, yakni logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, perpajakan, pengembangan SDM, serta cyber security. Seluruh komponen ini merupakan faktor krusial bagi kemajuan industri e-commerce nasional.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai, dengan kerja keras dan sinergi berbagai elemen ekosistem, industri yang kini menjadi salah satu prioritas pembangunan negara, diharap dapat membawa Indonesia menjadi kekuatan baru ekonomi digital di dunia.

“Maka itu Asosiasi berkomitmen memberikan masukkan dan berperan aktif selama proses penyusunan, implementasi, hingga evaluasi ke depannya,” ujar Ketua Umum idEA, Daniel Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 15 Febuari 2016.

Dari sisi pendanaan, kabar positif didapat dari pembukaan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk model bisnis e-commerce, berbasis market place, price comparison, daily deals, dan iklan baris online. Ke depannya, diharapkan hal serupa juga diberlakukan untuk peritel online.

“Investasi asing sangat krusial bagi bisnis startup, karena dapat memberikan kesamaan kesempatan dengan usaha yang telah mendapat investasi sebelumnya (pra-pemberlakuan DNI), pilihan akses pendanaan yang tidak semata didominasi konglomerat lokal, serta yang terpenting adalah transfer of knowledge dan teknologi dari para pemain asing yang lebih dahulu berkecimpung di industri ini,” tukasnya.

Selain investasi, para perintis usaha e-commerce ke depannya juga akan diberikan beberapa pilihan akses pendanaan seperti modal ventura, seed capital, hibah pemerintah, subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lainnya.

Sedangkan terkait dengan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Asosiasi tengah mengusulkan proses verifikasi khusus yang diadopsi dari prosedur yang berlaku di sektor konvensional.

Dalam ekonomi digital, hampir semua data dan transaksi terkumpul dalam bentuk informasi digital, yang dapat  diekstraksi sebagai basis empiris  verifikasi tersebut. Hal ini bukan hanya akan mendorong pertumbuhan UMKM  jauh lebih cepat, tetapi juga meningkatkan efektifitas kinerja  industri perbankan penyalur KUR.

Menurutnya, masih banyak lagi agenda yang tengah digodok oleh asosiasi bersama pemerintah sebagai perwujudan peta jalan tersebut, diantaranya pembentukan Papan Pengembangan Teknologi di bursa saham untuk membuka partisipasi publik, penyusunan safe harbor policy untuk memberikan perlindungan bagi penyedia platform berbasis online, serta kebijakan perpajakan yang kondusif bagi kemajuan industri.

“Saat ini merupakan momen historis bagi industri e-commerce nasional. Kami sangat optimis Indonesia telah berada di jalur yang tepat. Maka itu, kami mengajak semua elemen untuk bergerak cepat mewujudkan mimpi bersama melalui program kerja yang telah ditentukan. Mari kita gunakan forum IESE nanti untuk mengevaluasi pencapaian kerja keras kita selama beberapa bulan ke depan,” tutup Daniel. (*) Rezkiana Nisaputra

Related Posts

News Update

Top News