Data Beras Jadi Pintu Masuk Usut Korupsi di Sektor Pertanian

Data Beras Jadi Pintu Masuk Usut Korupsi di Sektor Pertanian

Jakarta – Perbedaan signifikan data beras yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data milik Kementerian Pertanian (Kementan) harusnya menjadi pintu masuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Kementan.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengatakan, mengacu pada data yang begitu timpang, BPK sudah seyogyanya berinisiatif melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran oleh kementan. “BPK harus berani mengaudit secara menyeluruh. Selisih datanya begitu jauh dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, yang dikutip, Rabu, 24 Oktober 2018.

Menurutnya, hasil audit dari BPK selanjutnya akan dijadikan sebagai pintu masuk mendalami dugaan korupsi di sektor pertanian. Kesimpangsiruan data yang dibuat oleh kementan bisa menjadi bahan bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja Mentan. “BPK dan KPK harus koordinasi, apalagi sudah terlihat dari awal perbedaan datanya, bahkan seharusnya bisa lebih cepat diusut,” tukasnya.

Ketimpangan data ini terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 yang hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan. Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun. Dirinya menyebut, ada ketidaksesuaian data Kementan dengan BPS yang notabenenya adalah pusat data nasional. Seharusnya, setiap lembaga di internal pemerintah saling berkoordinasi. Tak hanya dari soal pelaksanaan survei, tapi juga soal metodelogi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, ada dua kemungkinan jika di sebuah instansi memiliki data yang berbeda. Kemungkinan pertama adalah secara metodelogi yang salah yang dilakukan Kementan. Kemungkinan yang kedua ada suatu hal yang dipicu dari unsur kepentingan di balik angka tersebut. Untuk itu, Kementan harus berani melakukan langkah korektif dari apa-apa yang telah terjadi.

“Ini soal pangan loh, ketika rakyat tadinya sudah tenang karena ada stok 13 juta ton, ternyata faktanya tidak sebanyak itu, bahkan lebih rendah. Kalau terjadi bencana, kemudian kebutuhan beras sangat tinggi, itu bisa habis,” paparnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.