Catatan 40 Tahun InfoBank: Siapa Pun Presidennya, PR Terbesar Indonesia Soal Ketimpangan

Catatan 40 Tahun InfoBank: Siapa Pun Presidennya, PR Terbesar Indonesia Soal Ketimpangan

Oleh : Eko B Supriyanto

HARI-hari ini suasa politik makin memanas. Persaingan perebutan Calon Presiden terkesan “brutal” dengan pasukan udara (Medsos). Masa kampanye yang 8 bulan terasa panjang dan penuh “perang terbuka” antar pendukung yang berjuluk “Kampret dan “Kecebong” di Medsos. Saling menghina dan olok olok. Seolah-olah besok akan kiamat atau bak Perang Bubat. Dan, tanggal 17 Januari,  atau sepekan setelah InfoBank berusia 40 tahun dimulai debat pertama dari rangkaian debat sampai tanggal pencoblosan tanggal 17 April 2018.

Majalah InfoBank yang didirikan tanggal 11 Januari 1979 oleh para bankir, antara lain Abdulgani dan Muchtar Mandala. Pendirian Majalah InfoBank antara lain bertujuan agar masyarakat, khususnya para bankir “melek” soal ilmu perbankan – yang waktu itu – masih didominasi  bankir kelontong. Tidak seperti sekarang yang sebagian besar sudah profesional, meski masih ada beberapa bank yang dikelola oleh “boneka” dari pemiliknya.

Sudah 6 (enam) presiden dilalui oleh InfoBank, dari Presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Dari enam Presiden, ada satu persoalan yang belum terselesaikan yaitu soal ketimpangan.

Untuk itu, siapa pun Presidennya nanti (2019-2024), persoalan ketimpangan ini tetap menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bangsa Indonesia. Selama ini pemerintah bukan tidak tahu soal ketimpangan ini. Selama 40 tahun, setidaknya ketimpangan itu bukan menyangkut kaya dan miskin semata (gini rasio) saja. Meski sudah menurun angkanya, tapi bergerak lambat — sehingga masih berkisar 0,391. Angka kemikinan juga menurun selama 4 tahun terakhir ini dengan adanya program pemerintah.

Berikut catatan 40 tahun InfoBank soal ketimpangan, atau setidaknya ada 7 ketimpangan yang menghadang di depan mata kita. (1) Kesenjangan kesejahteraan – antara “Si Kaya” dan “Si Miskin” (0,391). Disparitas kemisikinan perkotaan dan pedesaan relative masih tinggi,  (2) Ketimpangan pengusaan lahan, masih 0,71 dan di atas Gini Pengeluaran. Rata-rata kepemilikan lahan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Negera-negara di Asia Pacifik,

Ketimpangan Kesehatan (3) dan gizi buruk, masih belum meratanya bantuan kesehatan antara kota dan desa. Juga, masih banyak di beberapa daerah terdapat gizi buruk. Ada yang bisa menikmati pengobatan kesehatan dengan fasilitas bintang 5 dan sebagian besar masih selayaknya Puskesmas atau pembatasan pengobatan dengan penyakit tertentu.

Masih ada ketimpangan lain, (4) Ketimpangan pendidikan, meski APBN sudah mengucurkan dana untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, tetap saja akses pendidikan antar penduduk juga belum merara. Masih banyak penduduk Indonesia berpendidikan rendah (SMP). Kesenjangan pendidikan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, (5) Kesenjangan kepemilikan simpanan di bank. Saat ini, 64 persen pemilik simpanan di bank hanya dikuasai 0,25% pemilik rekening (pemilik simpanan di atas Rp1 miliar).

Tidak hanya itu, (6) Penguasaan kredit juga masih tetap berada pada kantong-kantong uang, yaitu di Jawa dan tentunya masih Jakarta. Hampir setengah kredit terkonsentrasi di Jakarta (48%) dan masih sulitnya penyaluran kredit ke sektor UMKM. Juga, soal (7) Produk Domestik Bruto (PDB) masih tetap terpusat di Jawa dengan share 58,57%. Sisanya dibagi Sumatera (4,45%), Kalimantan (4,62%), Sulawesi (6,28%), Bali dan Nusa Tenggara (3,04%), Maluku dan Papua (2,51%).

Itulah catatan tetap selama 40 tahun usia InfoBank atau sudah melalui 6 Presiden. Bahwa di mana-mana di dunia ada kesenjangan, tapi kesenjangan makin bekerja sempurna ketika penguasaan aset keuangan hanya jatuh tidak lebih pada 100 keluarga. Politik yang tiba-tiba hingar binger belakangan ini bisa jadi muasalnya dari soal kesenjangan ekonomi ini.

Ketimpangan yang sudah struktural itulah pekerjaan rumah kita semua. Semoga tidak ada luka di dalam Pemilihan Presiden kali ini. Debat antar calon presiden sudah waktunya bicara urusan “perut” seluruh bangsa Indonesua, dan bukan bicara kelompok tertentu, atau benturan indentitas.

Siapa pun Presiden terpilih nanti, setidaknya bisa menekan ketimpangan, karena ketimpangan ini merupakan “bom waktu” yang sewaktu-waktu meledak dengan ongkos ekonomi dan social yang jauh lebih mahal. Apalagi, ketimpangan peluang sejak lahir dapat menjelaskan sebagian besar ketimpangan pendapatan di masa depan. Untuk itu, musuh kita semua adalah soal ketimpangan ini.

Untuk itu, musuh utama kita semua kita adalah soal ketimpangan ini, tidak hanya sekedar menaikan pertumbuhan ekononomi tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menciptakan kesempatan kerja dan berkeadilan.

Pimpinan Redaksi InfoBank

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.